.CERDAS99.ASIA - Tinggal hitungan jam, satu-satunya putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu, akan dipersunting pria pujaan hatinya, Bobby Nasution. Pada hari Selasa (7/11) kemarin, sudah dilakukan serangkaian prosesi adat jelang ijab kabul hari ini.
Di tengah kebahagiaan yang tengah dirasakan Presiden Jokowi dan keluarga, pernikahan Kahiyang rupanya mendapatkan perhatian tersendiri oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Menurut politikus PKS itu, pernikahan putri Jokowi berlebihan.
Dia mengingatkan soal semangat revolusi mental yang didengungkan sejak awal pemerintahan Jokowi. Dalam Surat Edaran 13 Tahun 2014 itu menjelaskan tentang Gerakan Hidup Sederhana. Isi dari SE nomor 13 tahun 2014 tersebut memuat beberapa poin penting, di antaranya mulai 1 Januari 2015, aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat negara diimbau membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara. Seperti pernikahan, tasyakuran, dan acara sejenis lainnya dengan maksimal 400 undangan, serta membatasi jumlah peserta yang hadir tidak boleh lebih dari 1.000 orang.
"Cuma kan dulu katanya enggak boleh ngundang pejabat lebih dari 400. Ada katanya dulu revolusi mental, bikin pesta kecil-kecilan saja. Kalau sekarang itu kayak lebih gitu lho," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).
Menurut Fahri, seharusnya Jokowi membuat pesta sederhana. "Saya mohon maaf ya, saya bukan tidak menghormati adat dan budaya, tapi menurut saya mbok ya sederhana saja lah. Sederhana lah, bikin pesta kecil di rumah, teman teman. Sekarang kan ada Twitter, ada Vlog, pakai itu saja lah," kritik Fahri lagi.
Mendengar keputusan yang pernah dia tanda tangani ramai diributkan di tengah hari bahagia keluarga Jokowi, mantan Menteri PAN RB, Yuddy Chrisnandi, memberikan penjelasan. Aturan itu dikeluarkan Yuddy saat dirinya menjadi Menpan RB periode 2014-2016.
Menurut Yuddy, perhelatan yang digelar Jokowi dan keluarga tidak sedikitpun melanggar aturan tentang pembatasan jumlah undangan resepsi.
"Pernikahan putri Presiden Jokowi tidak melanggar aturan dan jangan dijadikan komoditas politik," tegas Yuddy.
Yuddy menjelaskan, aturan ini berlaku jika resepsi diselenggarakan di fasilitas umum seperti hotel atau gedung yang dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan di masyarakat. Selain itu berdampak ketidaknyamanan pada masyarakat umum sebagai penonton dari perhelatan maka hal tersebut tentu dilarang.
"Namun, resepsi yang diselenggarakan di lingkungan tempat tinggalnya sendiri, dengan memperkenankan masyarakat sekitar untuk hadir juga memberikan kesempatan masyarakat setempat untuk turut merasakan kebahagiaan dari resepsi tersebut," kata Yuddy yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Ukraina, Armenia dan Georgia.
Dia mencontohkan hajat yang digelar Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo. Soerta memilih membatalkan resepsi anaknya di hotel mewah yang terletak di Batam Center dan memindahkannya ke gedung pertemuan di kompleks rumahnya dengan seizin warga. Soerya mengundang lebih dari 10 ribu orang diperkenankan.
Dia mencontohkan hajat yang digelar Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo. Soerta memilih membatalkan resepsi anaknya di hotel mewah yang terletak di Batam Center dan memindahkannya ke gedung pertemuan di kompleks rumahnya dengan seizin warga. Soerya mengundang lebih dari 10 ribu orang diperkenankan.
Hal yang sama, imbuh Yuddy, juga dilakukan Presiden Jokowi saat menikahkan Gibran tahun 2015 yang juga dihadiri olehnya.
"Resepsi Kahiyang dilakukan di gedung yang sama dengan Gibran, gedung tersebut milik keluarga pak Jokowi sejak jauh sebelum beliau menjadi Presiden dan terletak di depan rumah Pak Jokowi, di kampung halamannya. Setahu saya seluruh warga di sekitarnya diundang, bahkan seluruh masyarakat Solo diperkenankan hadir. Jadi menurut saya, tidak ada yang salah. Pernikahan putra-putri Presiden, tidak perlu menjadi komoditas politik," tuturnya.
Kritik Fahri juga ditanggapi pihak Istana lewat Sekretaris Kabinet, Pramono Anung. Dalam pengamatannya, tak ada kemewahan yang berlebihan dari pesta Kahiyang.
"Pernikahan ini benar-benar diadakan di kampung, gedungnya juga milik sendiri. Padahal Presiden mempunyai hak untuk menikahkan anaknya di Istana. Tapi beliau tetap mengambil posisi dengan sederhana," ujar Pramono.
Pram, begitu dia disapa, tak sepakat bila jumlah tamu yang diundang dijadikan tolak ukur mewahnya sebuah pesta pernikahan. Karena banyak warga yang sebenarnya tak diundang pun tetap ingin datang. Bahkan, tak sedikit undangan yang berasal dari kalangan tukang becak, pedagang pasar dan pengamen.
"Ini menunjukkan betapa merakyatnya Presiden kita. Tapi kalau dikritik lebih baik. Kita terima kasih kalau dikritik," katanya.
Sebagai empunya acara, Presiden Jokowi tak mau berlebihan menanggapi kritik Fahri. Namun dia menegaskan, tak ada sesuatu yang mewah di pernikahan putrinya.
"Ya, relatif lah yang namanya sederhana itu," ujar Jokowi di sela prosesi pernikahan Kahiyang di Graha Saba Buana, Kota Solo, Selasa (7/11).
Jokowi memastikan semua persiapan pernikahan menggunakan uang dari kantongnya sendiri. Dia juga menolak dibandingkan dengan pesta-pesta yang digelar di kota besar.
"Hajatannya di kampung, ya memang adanya seperti ini. Gedungnya gedung sendiri, kateringnya katering sendiri, panitianya sendiri juga. Jangan dibandingkan dengan yang lain-lain," tegas Jokowi. [lia]
